• Beranda
  • Layanan
  • Potensi Desa/Kel
    • Profil Desa/Kel
    • Hotel/Penginapan
    • Situs / Cagar
    • Wisata
    • Kepemudaan
    • Organisasi
    • Sarana Prasarana
  • Publikasi
    • Berita
    • Video
    • Sakip Desa/Kel
    • SID
    • APBDes/Kel
  • Desa/Kel Anti Korupsi
    • Tata Laksana
      • (1) Keberadaan Perdes Tentang Perencanaan, Pelaksa . . .
      • (2) Keberadaan SOP Mengenai Mekanisme Pengawasan d . . .
      • (3) Keberadaan Perdes/Keputusan Kepala Desa tentan . . .
      • (4) Keberadaan Perjanjian Kerjasama Antara Pelaksa . . .
      • (5) Keberadaan Perdes/ Keputusan Kepala Desa/ SOP . . .
    • Pengawasan
      • (6) Keberadaan Kegiatan Pengawasan dan Evaluasi Ki . . .
      • (7) Keberadaan Tindak Lanjut Hasil Pembinaan, Petu . . .
      • (8) Tidak Adanya Aparatur Desa Dalam 3 Tahun Terak . . .
    • Kualitas Pelayanan Publik
      • (9) Keberadaan Layanan Pengaduan Bagi Masyarakat . . .
      • (10) Kebaradaan Survey Kepuasan Masyarakat terhada . . .
      • (11) Keterbukaan Dan Akses Masyarakat Desa Terhada . . .
      • (12) Keberadaan Media Informasi Tentang Apbdes Di . . .
      • (13) Keberadaan Maklumat Pelayanan . . .
    • Partisipasi Masyarakat
      • (14) Keberadaan Partisipasi dan Keterlibatan Masya . . .
      • (15) Kesadaran Masyarakat dalam Mencegah Terjadiny . . .
      • (16) Keterlibatan Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan . . .
    • Kearifan Lokal
      • (17) Keberadaan Budaya Lokal/Hukum Adat yang Mendo . . .
      • (18) Keberadaan Tokoh Masyarakat, Agama, Adat, Pem . . .
  • PPID
    • Informasi Berkala
    • Informasi Setiap Saat
    • Informasi Serta Merta
    • Informasi Dikecualikan
Masuk

Informasi Antikorupsi

Kabupaten Semarang

coba lagi informasi antikorupsi - DESA WIROGOMO

  • Home
  • Detail

Jakarta - Indonesia Emas 2045 adalah cita-cita dan impian besar sekaligus milestone 100 tahun Indonesia setelah melalui serangkaian panjang memperjuangkan kemerdekaan. Artinya, selain merupakan ius constituendum, visi tersebut juga merupakan tolak ukur evaluasi keberhasilan dalam mewujudkan amanat Undang-Undang Dasar 1945 sebagai tujuan nasional.
Landasan ini membawa konsekuensi bagi pemerintah sebagai pemangku kebijakan, terlebih di tengah kompleksitas problematika bangsa Indonesia dan tuntutan perkembangan global. Adanya kerangka kebijakan dalam pilar-pilar visi Indonesia Emas 2045 merupakan suatu langkah progresif.

Published : 10 Jun 2024View : 461 (15) Kesadaran Masyarakat dalam Mencegah Terjadinya Praktik Gratifikasi Suap dan Konflik Kepentingan

Related Posts

  • anti korupsi artikel
    10 Jun 2024
  • Hampir Jadi Yokk..!!
    16 Jun 2024
  • dokumen upload file
    15 Jun 2024

Kab. Semarang

Semarang

024 - 6921014

Links

  • Home
  • Layanan
  • Profil
  • Informasi & Berita
© 2024 Kab. Semarang